Guru Besar Ilmu Politik UNAIR: Presidential Threshold Sudah Tidak Relevan Dipertahankan Pasca Pemilu Serentak

    Guru Besar Ilmu Politik UNAIR: Presidential Threshold Sudah Tidak Relevan Dipertahankan Pasca Pemilu Serentak

    SURABAYA, - Nuansa pesta demokrasi sudah mulai terasa, seiring semakin dekatnya pada Pemilihan Presiden 2024. Satu topik yang selalu menjadi perbincangan hangat adalah mekanisme presidential threshold dalam hukum Pemilu Indonesia. 

    Telah ada sejak Pilpres 2004, mekanisme itu mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon (paslon) presiden harus mendapatkan minimal 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Doppio espresso shot ganda
    market.biz.id Doppio espresso shot ganda
    16% Rp 7.300
    Beli sekarang!

    Niat dari pemberlakuan mekanisme itu adalah membatasi jumlah calon agar tidak terlalu banyak guna menghemat biaya pemilu. Namun, tak jarang presidential threshold mendapatkan kritikan karena persyaratannya membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri, dan hal tersebut bertentangan dengan fundamental demokrasi. 

    Guru Besar Ilmu Politik UNAIR Prof Ramlan Surbakti mengamini premis tersebut. Kepada Media, Selasa (21/6/2022), Prof Ramlan mengatakan bahwa mekanisme tersebut sudah tidak relevan dipertahankan pasca diberlakukannya Pemilu serentak pada 2019 silam. 

    “Dulu masih masuk akal bahwa ada ambang batas yang ditentukan berdasarkan hasil Pemilu anggota DPR karena Pileg dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Pilpres. Nah dalam UU Pemilu yang sekarang, Pileg dan Pilpres telah diserentakkan tapi presidential threshold ini masih ada. Dasar pengaturannya adalah hasil Pileg 5 tahun sebelumnya. Ini kan tidak ideal, ” tutur mantan Ketua KPU RI itu.

    Menurut Prof. Ramlan, mekanisme itu dipertahankan karena partai-partai di DPR merasa merekalah yang berhak untuk mengajukan paslon. Ia menambahkan bahwa sekalipun premis tersebut tidak salah, presidential threshold adalah mekanisme terjelek untuk menjaga hak tersebut. Seharusnya, implementasi dari hak tersebut adalah melalui praktik demokrasi internal dalam partai politik, dimana anggota partai secara internal memilih siapa yang akan diajukan jadi calon presiden.

    PUBLIK.CO.ID
    market.biz.id PUBLIK.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Di Amerika Serikat, dikenal ada yang namanya primaries. Misal Partai Demokrat ingin mengajukan calon presiden, seluruh anggota partai tersebut memilih siapa yang berhak diajukan, ” ungkapnya. 

    Sementara di Indonesia, sambungnya, yang diajukan hanya bergantung pada elit partai politik saja. Partai di Indonesia punya anggota di seluruh penjuru negeri, tetapi anggotanya tidak memiliki kemampuan untuk menentukan calonnya. Sementara elit, sambungnya, enggan menggunakan mekanisme ini.

    “Jadi partai kita secara internal itu tidak demokratis, ” ujar alumni Northen Illonis University itu.

    Lanskap itu, lanjutnya, pada akhirnya menghasilkan pemilu yang kental akan unsur pragmatisme dan minim perbedaan visi-misi antar calon dan antar partai. Bahkan, dengan presidential threshold yang tinggi, Prof. Ramlan mengatakan bahwa seharusnya masih bisa muncul 3-5 paslon dalam Pilpres. Namun nyatanya, dua pemilu terakhir hanya memunculkan dua karena koalisi yang dibentuk partai politik hanya didasarkan pada elektabilitas calon.

    “Jadi tujuannya partai politik di sini hanya satu, yaitu ingin berkuasa. Jadi tidak ada keinginan untuk memperjuangkan visi-misinya secara jelas. Jadi dengan adanya mekanisme demokrasi internal ini diharapkan partai dapat benar-benar memikirkan visi-misinya secara jelas, bukan hanya sekadar membuat koalisi yang dapat memenuhi threshold dan mengajukan calon yang tinggi elektabilitas, ” tutupnya. (*)

    SURABAYA
    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono

    Artikel Sebelumnya

    Kejati Jawa Timur Tahan 3 Tersangka Korupsi...

    Artikel Berikutnya

    Ciptakan Generasi Sehat, Gubernur Khofifah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 420

    Postingan Tahun ini: 1569

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 411

    Postingan Tahun ini: 2079

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 159

    Postingan Tahun ini: 544

    Registered: Nov 15, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 130

    Postingan Tahun ini: 427

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Nanang suryana saputra verified

    Ada Apa Di Hutan Sirah Warangan Desa Bangunkarya Pangandaran
    Ini Salah Satu Yang Dilakukan Serda Andrianis Saat Komsos Dengan Warga Masyarakat
    Giat Kapolsek Cikakak di HUT Bhayangkara ke 76
    Berbagai Kegiatan Sosial di Koramil Jampangkukon pada Sail and Touring Sekeseler Siliwangi di Wilayah Kodim Sukabumi

    Rekomendasi

    Bersama Organisasi Mahasiswa dan Banom NU, Lakpesdam MWCNU Paiton Bedah Buku Badai Politik Uang
    Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Bersama Forkopimda Lepas Keberangkatan 446 Jamaah Calon Haji Asal Gresik
    Wabup Fattah Jasin Support  Langsung Atlet Asal Pamekasan di Porprov VII Jatim
    Dorong Desa Optimalkan SDGs, Bupati Gresik Buka Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Kota Batu
    Ingin Kuliah Kedokteran Gratis dari Bupati Pamekasan? Ini Syaratnya

    Ikuti Kami