Para Pakar Hukum Gelar Diskusi Tragedi Kanjuruhan Malang

SURABAYA - Para pakar Hukum menggelar diskusi Tragedi Kanjuruhan Malang ada beberapa hal yang dibicarakan.

Focus Group Discussion mengusung tema Pertanggungjawaban Pidana Kasus Tragedi Kanjuruhan Malang, yang digelar di Kampus B Unair Surabaya, Jum'at (25/11/2022).

Baca juga: Polresta Banyuwangi Bantu Satops Patnal Kemenkumham Jatim Periksa Kamar Hunian Lapas Banyuwangi

Dalam diskusi tersebut yang dihadiri Pakar Pidana Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, menyampaikan" Terkait dengan pasal 359, analisis singkat, Kematian korban dalam tragedi kanjuruhan karena ke alpha-annya (kelalaian) bukan kesengajaan.

Dan Dalam hukum pidana ada mens rea, kasus tersebut tidak ada unsur kesengajaan karena sejak awal mereka (polisi) bertugas menjaga tempat itu." katanya

Baca juga: Minimalisir Angka Kecelakaan, Kendaraan Anggota Korem Bhaskara Jaya Diperiksa

Sambung Pakar pidana dalam diskusinya dengan Pertimbangan lain, kejahatan itu terjadi karena ada provokasi (dari korban) sehingga terjadi penembakan dalam kepanikan saat itu.

Ini jika dalam RUU KUHP sangat dipertimbangkan Jadi peran korban ini menjadi PENTING untuk menjadi pertimbangan, analisis singkat di pasal 360 KHUP

Baca juga: Warga Gugat PT Gudang Garam,Tbk Ditolak Majelis Hakim

Perlu dipertimbangkan, ditemukan atau tidaknya mens rea atau justru memang kelalaian saja, sehingga menyebabkan korban massal luka luka dan menurutnya (red), Analisis pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 uu no 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Tidak relevan , tidak konek kaitan dalam akibat dan kesalahan pihak keamanan." kata Pakar Pidana Dalam diskusinya.

Sementara itu ditempat yang sama Dekan FH UNAIR - Pakar HAM Iman Prihandono juga menyampaikan dari hasil Analisis pelanggaran HAM dalam tragedi kanjuruhan membahas aspek salah satunya adalah sistem kebijakan oleh Negara.

Baca juga: Penutupan Toko Banyu Urip oleh Satpol PP Banyuwangi Dinilai Tidak Prosedural, Kasatpol PP Gunakan Jurus Tutup Mulut

dalam peristiwa kanjuruhan tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat Genosida atau Kejahatan Kemanusiaan, karena sejak awal tidak ditemukan pola atau kebijakan destruktif kedalam suatu kelompok, ras, etnis, ataupun niatan.

Iman prihandono juga memberikan Salah satu contoh kebijakan destruktif jika terjadi kerusuhan dengan memperbolehkan penggunaan alat senjata dengan tujuan membunuh. Dalam kasus ini, senjata gas air mata masuk dalam kategori melumpuhkan." sebutnya. (*)

Baca juga: Jadi Budak Narkoba, Tersangka FPAS Diciduk Polsek Rungkut, Ini BB yang Diamankan