Para Pakar Hukum Gelar Diskusi Tragedi Kanjuruhan Malang

SURABAYA - Para pakar Hukum menggelar diskusi Tragedi Kanjuruhan Malang ada beberapa hal yang dibicarakan.

Focus Group Discussion mengusung tema Pertanggungjawaban Pidana Kasus Tragedi Kanjuruhan Malang, yang digelar di Kampus B Unair Surabaya, Jum'at (25/11/2022).

Baca juga: LBH Malang Resmi Cabut Laporan Tiga Wartawan Korban Ancaman Pembunuhan

Dalam diskusi tersebut yang dihadiri Pakar Pidana Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, menyampaikan" Terkait dengan pasal 359, analisis singkat, Kematian korban dalam tragedi kanjuruhan karena ke alpha-annya (kelalaian) bukan kesengajaan.

Dan Dalam hukum pidana ada mens rea, kasus tersebut tidak ada unsur kesengajaan karena sejak awal mereka (polisi) bertugas menjaga tempat itu." katanya

Baca juga: Anev Kamtibmas dan Kesiapan Nataru, Kapolresta Mojokerto : Saya Ingatkan Ada Tugas Polri Yang Besar

Sambung Pakar pidana dalam diskusinya dengan Pertimbangan lain, kejahatan itu terjadi karena ada provokasi (dari korban) sehingga terjadi penembakan dalam kepanikan saat itu.

Ini jika dalam RUU KUHP sangat dipertimbangkan Jadi peran korban ini menjadi PENTING untuk menjadi pertimbangan, analisis singkat di pasal 360 KHUP

Baca juga: Pemerintah Kembali Ajukan RUU Perampasan Aset Koruptor ke DPR

Perlu dipertimbangkan, ditemukan atau tidaknya mens rea atau justru memang kelalaian saja, sehingga menyebabkan korban massal luka luka dan menurutnya (red), Analisis pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 uu no 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Tidak relevan , tidak konek kaitan dalam akibat dan kesalahan pihak keamanan." kata Pakar Pidana Dalam diskusinya.

Sementara itu ditempat yang sama Dekan FH UNAIR - Pakar HAM Iman Prihandono juga menyampaikan dari hasil Analisis pelanggaran HAM dalam tragedi kanjuruhan membahas aspek salah satunya adalah sistem kebijakan oleh Negara.

Baca juga: Pro Kontra Penutupan Toko Miras Banyu Urip, Aktivis GAIB: Kami Akan Gelar Demo Karena Satpol PP Salahi Prosedur

dalam peristiwa kanjuruhan tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat Genosida atau Kejahatan Kemanusiaan, karena sejak awal tidak ditemukan pola atau kebijakan destruktif kedalam suatu kelompok, ras, etnis, ataupun niatan.

Iman prihandono juga memberikan Salah satu contoh kebijakan destruktif jika terjadi kerusuhan dengan memperbolehkan penggunaan alat senjata dengan tujuan membunuh. Dalam kasus ini, senjata gas air mata masuk dalam kategori melumpuhkan." sebutnya. (*)

Baca juga: LBH Malang Berikan Apresiasi Pada Kades Pesanggrahan