Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Drs. Anwar Sanusi, M.PA., Ph.D dikukuhkan sebagai profesor dalam bidang Ilmu Kebijakan Publik (Pengembangan Perdesaan) di Universitas Brawijaya (UB), Sabtu, (19/03/2022). Pengukuhan ini digelar di Gedung Samantha Krida secara daring dan luring terbatas dengan protokol kesehatan ketat.
Ia merupakan profesor ke-2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan profesor aktif ke-166 di UB, serta merupakan profesor ke-292 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan UB.
Dalam pidatonya, Prof. Anwar menyampaikan adanya ketimpangan antara desa dan kota pada persentase tingkat kemiskinan, jumlah pekerja informal tahun 2021, jumlah angkatan kerja pada tahun 2021, dsb, yang menunjukan angka di perdesaan jauh lebih tinggi daripada perkotaan, ini menunjukan bahwa urbanisasi masih tinggi.
Melihat hal tersebut, desa perlu didorong untuk menjadi sejajar dengan kota, di mana diperlukan adanya kebijakan perdesaan yang lebih bijak, adaptif dan transformatif. Ada Stagnasi 3 Pendekatan pembangunan perdesaan, yaitu top down, bottom-up, dan globalisasi. Ketiganya memiliki kritik-kritik yang sangat kuat.
Oleh karena itu, Prof. Anwar menawarkan pendekatan baru yang disebut dengan Multi-level Collaborative Governance (MLCG): Sebuah Pendekatan Baru dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Era Digital.
Pendekatan MLCG merupakan pendekatan yang dinilai cukup relevan dalam upaya pengembangan desa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan multi-level pemerintah dalam kerjasama yang sistematis dan terstruktur dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, hingga sektor swasta.
Selain itu, MLCG juga mendorong pengembangan desa berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, pendekatan MLCG mempercepat pencapaian desa mandiri melalui 3 (tiga) keluaran utamanya, yaitu: manajemen pengetahuan, kepemimpinan transformatif, dan rekognisi kearifan lokal.
Keunggulan dari pendekatan MLCG adalah adanya keterlibatan berbagai multi-level sektor, pengembangan desa yang berbasis potensi lokal desa dan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, serta memanfaatkan teknologi dalam upaya pengembangan desa. Dalam hal ini, seluruh pemangku kepentingan merupakan objek sekaligus subjek pembangunan perdesaan.
Hal ini akan mendorong sense of belonging yang kuat akan tanggung jawab pembangunan perdesaan. Pembangunan perdesaan akan lebih bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis dan mampu meminimalisasi risiko yang muncul dari proses pembangunan tersebut.
Prof. Anwar menyelesaikan studi S1 di Universitas Gadjah Mada, S2 di Graduate School of Policy Sciences (GSPS) Saitama University, Jepang, serta S3 di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Jepang. Sebelum menjabat sebagai Sekjen Kemnaker, Ia pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2015-2020). (Aur/Mei/Irene/Jon)
